Proyek Pelabuhan Cirebon Butuh Modal Rp2 Triliun

Koran Online Cirebon - Pengembangan Pelabuhan Cirebon Jawa Barat membutuhkan dana mencapai Rp2 triliun untuk mendukung program tol laut seiring dengan antisipasi pertumbuhan arus kapal dan barang serta mengurangi beban jalan raya di pantai utara Jawa atau pantura.

General Manager Pelindo II cabang Pelabuhan Cirebon Hudadi Soerja Djanegara mengatakan Pelabuhan Cirebon cukup potensial di kembangkan mengingat daerah industri atau hinterland-nya juga mendukung.

Dia mengayakan kebutuhan dana hingga Rp2 triliun tersebut untuk pengembangan pelabuhan Cirebon tahap I (2015-2020) yang meliputi reklamasi seluas 50 Ha, pendalaman kolam pelabuhan maupun alur hingga -12 mLw, serta penyiapan dermaga tambahan seluas 19.200 M2 untuk menampung kegiatan bongkar muat barang jenis curah cair dan peti kemas.

“Selain itu akan disiapkan akses tol langsung pelabuhan Cirebon-Kanci,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (27/4/2015).

Hudadi mengatakan feasiblility study proses pengembangan pelabuhan Cirebon tahap I tersebut saat ini sudah disiapkan oleh Kantor Pusat Pelindo II, serta proses analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) nya maupun yang terkait dengan master planakan di sampaikan ke Kemenhub melalui Kantor Syambandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Cirebon.

Dia mengatakan keterbatasan pelabuhan Cirebon selama ini karena kedalaman kolam dan alur pelabuhan hanya -5,5 LWs sehingga banyak kapal ukuran besar tidak bisa menyinggahi pelabuhan tersebut.

Sebagai contoh, kata Hudadi, di Cirebon saat ini terdapat tiga pabrikan pakan ternak yang cukup besar yakni Jakfa Comfid, Charoen Pokpan dan Patriot.

Namun, supply bahan baku atau importasinya masih harus dibongkar melalui pelabuhan Ciwandan Banten.

“Padahal, ketiga pabrikan pakan ternak di Cirebon itu membutuhkan sekurangnya 50-70 ribu ton perbulan untuk bahan baku kegiatan industri itu,” tuturnya.

Dia mengatakan, akibat belum bisa sandar kapal besar di pelabuhan Cirebon, bahan baku pakan ternak tersebut diangkut melalui jalan darat Pantura menggunakan truk gandeng setelah dibongkar di pelabuhan Ciwandan menuju lokasi pabrik di Cirebon.

“Artinya terdapat sekitar 1.000 truk dalam sebulan yang melintasi jalur pantura yang mengangkut bahan baku pakan ternak tersebut. Dan kondisi ini bisa memperburuk kondisi fisik beban jalan raya,”paparnya.

Hudadi mengatakan pihaknya sudah menyampaikan rencana pengembangan pelabuhan Cirebon tersebut kepada stakeholders terkait, asosiasi penyedi adan pengguna jasa maupun Pemda.

“Pelabuhan Cirebon merupakan pelabuhan eksisting di Jawa Barat yang sangat potensial dikembangkan untuk menopang hinterland yang ada di Jawa Barat saat ini dan di masa mendatang,”paparnya.

Sumber Bisnis.com

TKI Asal Cirebon Divonis Mati di Arab Saudi

Koran Online Cirebon - Seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Cirebon, Jawa Barat divonis hukuman mati di Arab Saudi. TKI tersebut dijatuhi hukuman mati karena melakukan pembunuhan terhadap rekannya sendiri sesama TKI.

Keluarga Ato Surapto alias Nawawi di Desa Marikangen, Blok Kajen Kidul, Kecamatan Plumbon sedang cemas. Mereka memikirkan nasib Nawasi menyusul rentetan eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Arab Suadi terhadap dua TKI.

Nawawi semula bekerja sebagai sopir pribadi di Makkah hingga akhirnya terlibat cekcok dan nekat membunuh rekannya sesama TKI pada 2012. Dia tak sendiri membunuh tapi bersama dua TKI lainnya asal Indramayu dan Sukabumi yang juga divonis mati.

“Cemas sekali, apalagi ada yang dihukum mati tanpa pemberitahuan lebih dulu,” ujar Ari, ibunda Nawawi kepada wartawan, Jumat (17/4/2015).

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat hukuman mati terhadap Nawawi. Terlebih hingga saat ini pemerintah setempat belum bisa berkomunikasi dengan Nawawi yang berada di penjara di Saudi Arabia.

Pihak Disnaker meminta data lengkap dari keluarga lantaran TKI yang berangkat melalui PT Arunda Bayu pada 2006 lalu tidak terdaftar di dinas setempat.

“Kami janji akan berupaya semaksimal mungkin dengan melayangkan surat kepada Kementerian Luar Negeri, Kemenakertrans, dan BNP2TKI agar saudara Nawawi bisa lolos dari hukuman mati,” ujar Kadisnakertrans Cirebon, Yadi Supriyadi.

BMKG Dirikan Sekolah Lapang Iklim di Cirebon

Koran Online Cirebon - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendirikan Sekolah Lapang Iklim (SLI) di Desa Leuwidingding, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon. Sekolah tersebut dimulai Jumat (17/4/2015) dan akan berlangsung selama empat bulan.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Widada Sulistya mengatakan, SLI merupakan program BMKG agar para petani memahami iklim dan menyesuaikan iklim dengan pola tanam. Dengan begitu, kata dia, diharapkan produksi pertanian juga menjadi meningkat.

"Pesertanya berjumlah 24 petani dan satu babinsa. Semua dari Desa Leuwidingding, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon," kata Widada saat pembukaan SLI di area persawahan Blok Patok Patohoman, Desa Leuwidingding, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Jumat (17/4/2015).

Para peserta SLI, kata Widada akan didampingi penyuluh pertanian dari Kecamatan Lemahabang dan petugas Stasiun Klimatologi Darmaga, Bogor. Pertemuan dilakukan sepuluh hari sekali, di mana dalam pertemuan diisi dengan mengamati iklim dan diskusi seputar iklim dan pertanian.

"Ini program sebenarnya sudah lama. Sebelum ada praktik lapangan seperti ini kami sosialisasi ke Dinas Pertanian provinsi dan kabupaten/kota, kemudian memberikan penyuluhan ke sejumlah penyuluh dari Dinas Pertanian baik dari provinsi maupun kabupaten/kota, dan sekarang baru sekolah lapangannya," kata Widada.

Hati-hati, Jalanan di Cirebon Licin Akibat Hujan di Pagi Hari

Koran Online Cirebon - Hujan ringan telah mengguyur Cirebon, Jumat (17/4/2015) pagi. Akibatnya, sejumlah ruas jalan menjadi licin.

Ini tentu harus menjadi perhatian para pengguna jalan. Pasalnya, jalanan licin bisa menyebabkan kecelakaan.

Hujan ringan pagi ini tergolong awet. Pasalnya hujan sudah turun sejak dini hari, dan hingga pukul 08.00 hujan masih terus turun.

Sementara itu, berdasarkan prakiraan Cuaca BMKG, wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) hari ini hingga esok (18/4/2015) pagi bakal hujan ringan. Demikian dilansir dari lamanhttp://meteo.bmkg.go.id/prakiraan/propinsi/13.

Suhu udara di wilayah Ciayumajakuning 23-33 derajat celcius dengan kelembaban 57-95 persen. Kecepatan angin 20-25 km per jam dari timur laut.

Anggota Dewan Cirebon Nikmati Mobil Baru dan Naik Gaji

Koran Online Cirebon - Sebanyak 9 fraksi yang ada di DPRD Kota Cirebon akan nikmati fasilitas mobil dinas baru. Fasilitas tersebut melengkapi kenaikan gaji yang sebelumnya mereka terima.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, rencananya 9 fraksi di DPRD Kota Cirebon akan mendapaktan mobil dinas jenis Toyota Rush dengan status pinjam pakai. Namun sekalipun sudah dialokasikan di Sekretarit DPRD Kota Cirebon pengadaannya tetap melalui bagian perlengkapan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon. Bahkan dari informasi yang didapat saat ini setiap fraksi pun sudah mulai membuat surat pengajuan mobil dinas tersebut ke sekretarit dewan.

Saat dikonfirmasi Ketua DPRD kota Cirebon, Edi Suripno membenarkan bahwa nantinya setiap fraksi akan mendapatkan mobil dinas. "Namun mobil dinas tersebut sifatnya hanya pinjam pakai," kata Edi. 

Ini artinya mobil tersebut hanya akan dipinjamkan, sehingga semua biaya operasionalnya mulai dari pengisian bahan bakar minyak (BBM), servis dan lainnya pun ditanggung setiap fraksi. Sekretariat Dewan menurut Edi tidak mengalokasikan anggaran operasional apa pun untuk mobil dinas fraksi tersebut. Karena status pinjam pakai itu pun maka setiap fraksi pun harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu untuk pinjam pakai mobil dinas tersebut.

Ada pun jenis mobil dinas yang diperuntukkan bagi 9 fraksi tersebut rencananya Toyota Rush. Sedangkan saat ditanyakan alokasi anggara untuk 9 moibl dinas tersebut, Edi mengaku tidak hafal secara detail. Namun yang jelas menurutnya alokasi untuk pengadaan mobil dinas 9 fraksi tersebut sudah ada dan saat ini dalam proses pengadaan.

Dengan adanya mobil dinas tersebut melengkapi fasilitas yang sebelumnya sudah didapatkan anggota DPRD Kota Cirebon. Seperti diketahui pada 1 April 2015 lalu anggota DPRD Kota Cirebon telah mendapatkan kenaikan tunjangan komunikasi intensif (TKI). Jika sebelumnya mereka menerima TKI sebesar Rp 4,2 juta/bulan maka mulai 1 April tahun ini mereka menerima TKI sebesar Rp 6,3 juta. Aturan ini pun berlaku surut. Sehingga pada 1 April lalu mereka pun sudah menerima rapelan TKI 3 bulan sebelumnya yaitu mulai Januari hingga Maret yang belum terbayarkan. Dengan adanya penambahan TKI ini berarti total gaji dan tunjangan yang diteirma anggota DPRD Kota Cirebon setiap bulannya mencapai Rp 17 juta dari sebelumnya Rp 13 juta.

Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi dari Bagian Perlengkapan dan Keuangan Pemkot Cirebon terkait pengadaan mobil dinas untuk 9 fraksi di DPRD Kota Cirebon belum didapatkan. Kabag Perlengkapan dan Keuangan, Kadini, sedang tidak berada di tempat. 

Disdukcapil Cirebon Bakal Gelar Operasi Yustisi KTP Elektronik

Koran Online Cirebon - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon bakal menggelar operasi yustisi untuk menjaring warga yang tidak memiliki KTP elektronik.

Bagi warga yang masih menggunakan KTP nonelektronik meski masih berlaku, bakal dikenakan sanksi tindak pidana ringan atau membayar denda Rp 50.000.

Operasi yustisi yang bakal digelar dalam waktu dekat ini, merupakan operasi yustisi yang pertama kali digelar sejak berdirinya Disdukcapil Kota Cirebon.

Menurut Kadisdukcapil Kota Cirebon Sanusi, operasi tersebut digelar untuk menjaring warga yang tidak memiliki KTP elektronik.

Dikatakan Sanusi, dasar hukum operasi yustisi yakni UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres 112/2013.

"Undang Undang mewajibkan warga negara untuk memiliki dokumen kependudukan. Sedangkan Perpres 112 tahun 2013 menyebutkan KTP nonelektronik sudah habis masa berlakunya pada Desember 2014 lalu," kata Sanusi, Kamis (14/4/2015).

Semua orang yang melintas di jalan di titik dilakukannya operasi, lanjutnya, akan diperiksa, tanpa kecuali.

Diakuinya, sampai saat ini memang masih banyak warga yang belum mendapatkan KTP meski sudah dilakukan perekaman data sejak 3 tahun silam.

"Untuk warga yang memang belum memperoleh KTP meski sudah dilakukan perekaman data, kami menjamin tidak akan kena sanksi," ujarnya.

Menurutnya, untuk mengantisipasi kemungkinan warga yang terjaring
memberikan alasan bohong, tim operasi yustisi menyiagakan perangkat untuk mengecek keterangannya.

"Misalnya ada yang mengaku sudah perekaman data, tapi KTP belum jadi, kami langsung bisa mengecek di data base, benar tidaknya keterangannya," katanya.

Operasi yustisi, katanya, akan melibatkan sejumlah institusi dari mulai Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Kodim, Dishub dan Satpol PP.

Saat ini, Sanusi mengungkapkan pihaknya sedang menyiapkan keperluan untuk kegiatan sosialisasi kepada warga.

"Kami juga akan melayangkan surat pemberitahuan kepada pemerintah daerah sekitar Kota Cirebon, seperti Pemkab Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Majalengka, terkait agenda tersebut," tukasnya.

Sementara itu, Ketua RW 5 Kebon Kelapa Timur Kelurahan/Kecamatan Kejaksan Kusnadi mengaku senang dengan akan adanya operasi yustisi.

Menurutnya, operasi yustisi bakal memaksa warga untuk segera memiliki KTP. "Saat ini kan masih saja ada warga yang belum melakukan perekaman data untuk membuat KTP elektronik, dengan alasan belum sempat. Tapi nanti kalau ada operasi yustisi kan pasti mereka akan meluangkan waktu," ucapnya.

Kusnadi meminta sosialisasi segera dilakukan, agar pihaknya juga bisa segera meneruskan sosialisasi kepada warga.

UNU Cirebon dan HNU Tiongkok Sepakat Bangun Pusat Kebudayaan

Koran Online Cirebon - Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Cirebon dengan ‎Hebei Normal University (HNU) Tiongkok bersepakat untuk membangun Pusat Kebudayaan di kedua perguruan tinggi tersebut. Di UNU akan dibangun Pusat Riset Islam-Tionghoa pertama sedangkan di HNU akan dibangun Pusat Kebudayaan Indonesia di Tiongkok.

Kesepakatan tersebut ditandatangani Ketua PBNU yang juga Rektor UNU Prof. Dr. Said Aqil Siradj, MA saat melakukan kunjungan ke Hebei Normal University di Shijiazhuang, Selasa (14/4/2015) lalu.

Rektor UNU memberikan kuliah Studium General berjudul “Universalitas Agama”. Materi ini menarik perhatian luar biasa dari audiens karena Rektor mengatakan bahwa Islam sebenarnya anti kekerasan, amat toleran, dan rukun kepada perbedaan etnis maupun agama.

Kota Cirebon pun amat dikenal dalam sejarah Islam Tionghoa dengan para walinya yang disebut Wali Songo/ Sunan Gunung Jati dengan kisah putri Ong Tien dari Tiongkok. Karenanya kerjasama UNU Cirebon dengan HNU akan menjadi pusat riset mengenai mulainya perkembangan Islam-Tionghoa di Indonesia.

UNU ke depan, kata Rektor, sedang merencanakan pengembangan pembelajaran mahasiswa dalam memfasilitasi program studi baru yaitu Bahasa Mandarin, Senirupa Desain, Kepariwisataan, dan Kedokteran. Pengembangan program studi tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dan kerjasama dengan HNU bukan tanpa alasan. HNU di Shijiazhuang merupakan kampus bereputasi.

‎Menurut Rektor HNU Prof Jiang Chunlan, jumlah mahasiswa Indonesia di HNU sekitar 200 mahasiswa di berbagai jurusan. Pertukaran mahasiswa Tiongkok dan Indonesia akan semakin meningkat dengan adanya MOU kerjasama antarnegara yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Xi Jinping belum lama ini. Menurut rencana program pemerintah Tiongkok akan merencanakan sebanyak 50 Pusat Kebudayaan Tiongkok di seluruh bagian dunia hingga pada tahun 2020.

Dalam Diskusi kedua Rektor, Kata Agil, sempat dibicarakan rencana untuk mendirikan Pusat Kebudayaan Tiongkok di Indonesia, berdirinya Pusat Kebudayaan Tiongkok saat ini baru terealisasi di 20 negara dunia. Untuk mewujudkan PKT atau China Cultural Center yang hanya satu untuk di setiap Negara, kota Cirebon dinilai layak menjadi pilihan karena adanya kekuatan perkembangan sejarah kebudayaan Islam-Tionghoa/Wali Songo. Cirebon dapat menjadi tempat riset kajian bersama untuk menelusuri fakta dan artefak kebudayaan akulturasi budaya khas Islam-Tionghoa.

"Terutama ‎bagi pertumbuhan nilai-nilai kemanusiaan di Cirebon agar dapat menebarkan kemaslahatan bagi bangsa Indonesia maupun bangsa China serta teladan kerukunan bagi bangsa bangsa dunia," kata Rektor UNU.

Pada kesempatan itu, hadir pula ‎Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing, Priyanto Wibowo dan menyatakan dukungannya dengan mengusulkan agar dapat segera dimulai aktivitas terlebih dahulu sebelum wujud kerjasama Government to Government (G to G) kedua negara. "Jadi usulnya didirikan dahulu semacam Pusat Studi Budaya dan Bahasa China/Mandarin di Universitas Nadhlatul Ulama Cirebon untuk mengimbangi adanya Pusat Studi Kebudayaan Indonesia di Hebei Normal University," ujarnya.

Dalam kunjungan ini, Rektor UNU Cirebon disertai dua dokter yang mewakili Yayasan Kawaluyaan. Yayasan Kawaluyaan membawahi RS Chung Hua I Yuen atau dikenal sebagai RS Kebonjati. Yayasan ini ‎bekerjasama dengan Yayasan Cahaya Putra Bangsa yang membawahi UNU-Cirebon.

Kerjasama kedua yayasan ini kata Rektor mendapat dukungan dari pihak HNU Medical College karena akan menjadi satu-satunya Rumah Sakit pelayanan kesehatan dan pendidikan kedokteran Timur di Indonesia. Program ini pun akan menjadi program unggulan UNU Cirebon. "Nanti kita akan mengirimkan program profesi di lokasi baru pengembangan RS Chung Hua I Yuen Jalan Soekarno-Hatta Bandung yang akan disebut sebagai Rumah Sakit Nadhlatul Ulama-Chung Hua I Yuen (RSNU-Chung Hua I Yuen). Kerjasama ini sudah disepakati kedua yayasan dan mereka akan segera meletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit pada pertengahan bulan Juni 2015 yang akan datang," kata Rektor.

Kunjungan Rektor UNU ke HNU diikuti pula Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Daerah (Kadin) Jabar, Dedi Widjaja yang akan menjadi Ketua baru organisasi Indonesia-Tionghoa (INTI) Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, kerjasama ini akan menjadi wujud nyata ucapan terima kasih masyarakat Tionghoa-Indonesia terhadap Gus Dur yang telah membangkitkan kembali tradisi kebudayaan Tionghoa-Indonesia menjadi kekayaan keragaman negeri nusantara ini.

Dua Pejabat PT Pertani Cirebon Ditangkap Kejari Indramayu

Koran Online Cirebon - Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu menahan dua pejabat PT Pertani (Persero) Cirebon Wilayah Jawa Barat ke Rutan Lapas Kelas IIB Kabupaten Indramayu, Kamis (16/4/2015).

Dua pejabat itu, yakni Kepala Cabang Pemasaran PT Pertani Cirebon Wilayah Jawa Barat Ali Priyambodo dan Kepala Unit Pergudangan Agribisnis (UPA) II Indramayu, Kadir.

Diduga, keduanya menggelapkan Rp 750 juta dana program kemitraan bina lingkungan serta dana uang hasil gabah dan beras, juga Rp 1.568.551.569 dana sistem resi gudang.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu Deddy Koesnomo membenarkan adanya penahanan terhadap kedua orang itu. Mereka ditahan tim penyidik Kejari Indramayu setelah dilakukan pemeriksaan di Kejari Indramayu.

"Selain penggelapan, mereka juga diduga memanipulasi data sistem resi gudang," katanya.

Dana pengguliran dalam dua program tersebut mencapai Rp 1,75 miliar. Dari jumlah tersebut, uang dua program tersebut yang menguap kurang lebih Rp 750 juta.

"Karena perbuatannya, kedua tersangka terkena Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana 20 tahun penjara," ucap Deddy.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Indramayu, Subhan Gunawan mengatakan, pejabat PT Pertani telah mengembalikan uang kerugian negara kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu senilai Rp 641 Juta. Uang tersebut merupakan pengembalian kedua.

Sebelumnya, pejabat PT Pertani yang tersangkut kasus dugaan korupsi sistem resi gudang telah mengembalian dana Rp 114 juta. Secara total dana yang telah dikembalikan adalah Rp 750 juta.

Subhan Gunawan mengatakan dana titipan pengembalian uang negara tersebut akan disetorkan ke kas negara. Namun, hal itu akan dilakukan setelah kedua tersangka menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.

Dugaan korupsi resi gudang PT Pertani Cirebon ini ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 750 juta. Dua tersangka dianggap telah menyalahgunakan resi gudang milik petani untuk kepentingan pribadi.

Mereka diduga mengagunkan resi gudang milik petani ke lembaga perbankan untuk kepentingan pribadi. Resi gudang milik petani, kerap digunakan dan disalahgunakan untuk dijadikan agunan untuk memperoleh bantuan modal usaha.

Kendati telah mengembalikan uang negara, menurut dia, tindak pidana korupsi yang diduga dilakukannya tetap berjalan. Dugaan korupsi resi gudang milik petani tersebut dketahui, menguap pada tahun 2013 lalu.

Pada 2013, dia menjelaskan, Unit Pergudangan Agribisnis (UPA) II Indramayu di Tukdana mengeluarkan 116 resi gudang. Namun, ada temuan, baru lima resi yang diselesaikan dan tersisa 32 resi.

Tersangka AP diduga menggelapkan dana program kemitraan bina lingkungan (PKLB) sebesar Rp 600 juta dan dana hasil gabah dan beras sebesar 150 juta.

Subhan menjelaskan, sistem resi gudang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 serta Peraturan Menteri Perdagangan nomor 26 Tahun 2007, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang.

Dia menerangkan, SRG hampir sama dengan sistem lumbung desa. Yang membedakan adalah jika lumbung desa tidak ada yang menjamin sehingga petani sulit mendapatkan dana atau modal. Pada SRG bisa diperjualbelikan, bisa dijadikan agunan senilai 70 persen dari total kepemilikan suatu barang.

Adapun barang yang di gudang masih merupakan milik petani karena barang tersebut hanya dititipkan pada pengelola resi gudang sehingga sewaktu barang tersebut naik harganya bisa diambil kembali. Namun, jika tidak sanggup mengembalikan uang yang digunakan, barang tersebut disita.

Setelah menjalani pemeriksaan di ruang Pidsus Kejari Indramayu, kedua tersangka yang didampingi tim pengacara langsung dibawa ke Lapas Indramayu.

"Keduanya yang masuk Lapas Indramayu masuk di Blok Mapenaling. Seseorang yang baru dijebloskan ke sana sambil menunggu hingga 7 hari ke depan," kata Ketua KPLP Lapas IIB Indramayu, Singgih.

Menurut dia, blok itu bagi seorang napi untuk mengenal lingkungan terlebih dahulu sampai benar-benar terbiasa baru ditempatkan sesuai dengan bloknya.

Tiket Mudik Kereta Ekonomi dari Cirebon Laris Manis

Koran Online Cirebon - Bagi Anda yang berencana mudik Lebaran dengan kereta api (KA) ekonomi sepertinya harus pandai-pandai memesan tiket. Pasalnya, setiap kali pemesanan dibuka, tiket KA ekonomi selalu langsung diburu pada calon pemudik.

Manager Corporate Communication PT KAI Daop III Cirebon, Supriyanto mengatakan, sejak penjualan tiket mudik dibuka Rabu (8/4/2015) hingga Rabu (15/4/2015), tiket KA ekonomi ludes terpesan. "Full booked, baik KA ekonomi komersial maupun yang PSO," katanya, Rabu (15/4/2015) siang.

Hari ini saja, kata dia, sejak dibuka pukul 00.00 hingga pukul 13.00 WIB, tiket KA ekonomi sudah terpesan penuh. Hari ini merupakan pemesanan tiket mudik untuk H-3 Lebaran.

Supriyanto mengatakan, calon pemudik masih punya kesempatan untuk bisa mudik dengan KA ekonomi, yakni pada H-2 Lebaran, H-1 Lebaran, dan seterusnya. Tiket H-2 Lebaran baru akan dijual Kamis (16/4/2015) dini hari, sementara tiket H-1 Lebaran dijual mulai Jumat (17/4/2015) dini hari, dan begitu seterusnya.

Stok dan Suplai Darah di Cirebon Tak Seimbang

Koran Online CIREBON - Kebutuhan darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Cirebon hingga kini masih belum seimbang dengan suplai yang diterima. 

Padahal, kebutuhan atas darah tak hanya datang dari wilayah kota saja, melainkan hingga Jawa Tengah (Jateng).

Kantor PMI Kota Cirebon setiap hari rata-rata membutuhkan darah berbagai golongan hingga 100 labu. 

Namun, kebutuhan itu kerapkali tak tercapai akibat kurangnya pasokan darah yang didonorkan.

"Padahal, PMI Kota Cirebon ini penyokong pasokan darah seluruh rumah sakit di wilayah Cirebon. Bahkan terkadang kebutuhan darah datang pula dari wilayah lain seperti Sumedang serta daerah lain di Jateng seperti Brebes maupun Tegal," kata Kepala Seksi Pencari dan Pelestari Donor Darah PMI Kota Cirebon Bambang Eka Saputra.

Saat ini sendiri, kata dia, kebutuhan darah semakin meningkat seiring pesatnya pertumbuhan rumah sakit. 

Namun, hingga kini PMI Kota Cirebon hanya mampu mengamankan stok darah satu hari. Kondisi itu memprihatinkan sebab sesuai aturan standar, stok darah dinyatakan aman jika ketersediaannya mencapai empat hari.

Selama ini, lanjut dia, stok darah yang tersedia di PMI Kota Cirebon sebagian besar berasal dari pendonor sukarela dan lainnya dari pendonor pengganti saat benar-benar dibutuhkan. Saat ini tercatat 1.600 pendonor pada PMI Kota Cirebon.

Tak seimbangnya stok dan suplai darah diakuinya, seringkali membuat PMI kerepotan. Karena itu, pihaknya terus berupaya mencari sukarelawan yang bersedia mendonorkan darahnya. Pihaknya intens mengajak masyarakat untuk donor darah demi membantu sesama.

Dia menerangkan, donor darah yang sehat dilakukan tiga bulan sekali. Jika kondisi tubuh seorang pendonor sedang bagus, paling cepat donor darah bisa dilakukan 2,5 bulan sekali.

Selain mendatangi lokasi, pihaknya juga membuka layanan bagi pendonor di PMI yang hendak menyumbang darahnya.

"Apalagi kalau donor darah dari keluarga, lebih meyakinkan, lebih aman, dan terjamin," tambah dia.

Sementara itu, tak sedikit orang yang enggan mendonorkan darahnya dengan alasan takut. Meski mengetahui makna donor darah, rata-rata mereka tak bisa meredam ketakutannya sehingga tak melaksanakan misi manusiawi itu.

"Seumur hidup saya belum pernah donor darah, terus terang karena takut pada jarum suntik, meski saya tahu makna kemanusiaannya. Menurut saya, perlu ada pendampingan khusus bagi orang yang takut jarum dan semacamnya, agar mereka lebih berani mendonorkan darah," ungkap seorang warga, Kurnia.